Mengurai Sampah Pesisir: Potret Buram di Ujung Negeri

Oleh Dr. H. Marasakti Bangunan,MA, Penyuluh Agama Islam Ahli Madya, KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

Krisis lingkungan akibat sampah semakin nyata di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pesisir dan pinggiran laut. Kawasan-kawasan ini kerap menjadi titik akhir dari aliran limbah domestik dan plastik yang bermuara dari darat. Ironisnya, masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir seolah hidup berdampingan dengan tumpukan sampah, bahkan seakan hidup di atasnya. Pemandangan plastik, botol bekas, kantong kresek, dan limbah rumah tangga lainnya berserakan di sepanjang garis pantai. Fenomena ini bukan lagi sekadar isu estetika, melainkan telah menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, budaya, hingga moralitas lingkungan. Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar yang mencemari laut Masyarakat pesisir, yang umumnya menggantungkan hidup dari hasil laut, justru menjadi kelompok yang paling terdampak oleh pencemaran ini. Laut yang sedari dahulu telah menjadi sumber kehidupan dan harapan tetapi kini perlahan-lahan berubah menjadi lautan sampah. Banyak nelayan mengeluhkan hasil tangkapan yang semakin menurun akibat ekosistem laut yang rusak. Ikan-ikan menghindari wilayah yang tercemar, atau bahkan mati akibat menelan mikroplastik yang tak kasatmata. Kerusakan pada terumbu karang, pencemaran air, serta terganggunya rantai makanan dilaut menjadi efek berantai dari kebiasaan membuang sampah ke laut. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, termasuk langsung ke laut, bukan tanpa sebab. Di banyak wilayah pesisir, sarana dan prasarana pengelolaan sampah nyaris tidak tersedia. Tidak ada tempat sampah umum, tidak ada petugas kebersihan, bahkan truk pengangkut sampah pun jarang terlihat. Dalam kondisi ini, masyarakat seolah dipaksa mencari solusi praktis dengan membuang limbah langsung ke laut atau ke sekitar rumah mereka. Tanpa edukasi yang memadai dan alternatif yang disediakan, perilaku ini terus berlangsung turun-temurun, menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Tidak sedikit rumah yang dibangun tepat di atas perairan laut, seperti rumah-rumah panggung di atas tambak atau rawa. Saat air pasang, limbah rumah tangga—baik yang organik maupun anorganik—langsung hanyut ke laut, menciptakan polusi yang sistemik. Bahkan di beberapa daerah, masyarakat secara terang-terangan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) alami. Mereka berpikir bahwa ombak akan membawa sampah itu menjauh, hilang entah ke mana. Faktanya, laut bukanlah tempat untuk membuang segala kesalahan manusia terhadap alam, melainkan ekosistem yang rapuh dan memiliki batas kemampuan untuk menampung beban pencemaran. Pemerintah, melalui kementerian dan dinas terkait, sebenarnya telah menyadari dampak serius dari persoalan ini. Berbagai upaya telah dilakukan, meski belum maksimal. Program bersih pantai, edukasi pengelolaan sampah, serta penyediaan fasilitas pengumpulan sampah mulai digalakkan, terutama di daerah yang menjadi tujuan wisata. Namun, di banyak daerah pesisir terpencil dan non-wisata, perhatian pemerintah masih minim. Anggaran pengelolaan sampah di daerah-daerah ini sangat terbatas, belum lagi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah kampanye nasional Gerakan Indonesia Bersih dan program Indonesia Bebas Sampah Plastik 2025. Dalam program ini, ditekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penguatan regulasi, serta pelibatan dunia usaha. Pemerintah juga mendorong penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) di tingkat komunitas. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Banyak masyarakat belum memahami prinsip tersebut, sementara regulasi tentang sampah, terutama larangan membuang ke laut, tidak ditegakkan secara serius. Selain itu, sejumlah pemerintah daerah mulai menggandeng LSM dan lembaga swadaya masyarakat untuk menggerakkan komunitas peduli lingkungan. Misalnya, dengan membentuk kelompok “bank sampah”, pelatihan daur ulang, dan pengembangan ekonomi sirkular. Meski masih terbatas, upaya ini membuahkan hasil positif di beberapa titik. Namun, untuk menciptakan dampak nasional, diperlukan skala yang lebih besar dan konsistensi dalam jangka panjang. Budaya dan cara pandang masyarakat terhadap sampah masih menjadi tantangan besar dalam upaya pengelolaan lingkungan. Banyak orang menganggap urusan sampah sesuatu yang dapat ditunda, bukan sebuah prioritas saat ini, dan cenderung melempar tanggung jawab kebersihan sepenuhnya kepada pemerintah tanpa kesadaran akan peran pribadi dan kolektif. Budaya gotong royong yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat desa pun kini mulai memudar. Kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan bersih belum tumbuh kuat. Oleh karena itu, edukasi lingkungan harus dimulai sejak dini, bahkan masuk ke dalam kurikulum sekolah di wilayah pesisir. Solusi jangka panjang dari masalah ini bukan hanya pada aspek teknis seperti penyediaan tempat sampah atau pengangkutan, tetapi juga pada aspek edukasi, ekonomi, dan sosial. Pemerintah harus menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas pembangunan di daerah pesisir, bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Investasi dalam infrastruktur pengolahan sampah, pelatihan warga, dan pendampingan komunitas menjadi keharusan. Keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha juga penting, terutama perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir seperti industri perikanan, pariwisata, atau pertambangan. Mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan. CSR perusahaan harus diarahkan untuk mendukung program pengurangan sampah dan pemulihan ekosistem pesisir. Di sisi lain, tokoh adat, pemuka agama, dan pemimpin lokal juga harus dilibatkan dalam membangun kesadaran dan gerakan kolektif membersihkan lingkungan. Digitalisasi dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah. Misalnya, dengan aplikasi pelaporan lokasi tumpukan sampah, sistem insentif untuk daur ulang, atau kampanye digital yang menjangkau anak muda. Teknologi sederhana seperti biopori, eco-bricks, dan komposter juga bisa diperkenalkan kepada masyarakat agar mereka bisa mengelola sampah secara mandiri di rumah. Tentu saja, semua upaya ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan komitmen politik yang kuat. Pemerintah pusat dan daerah harus berani menetapkan regulasi yang jelas, memberikan sanksi bagi pelanggar, dan memberikan insentif bagi komunitas yang berhasil mengelola sampah secara mandiri. Perlu ada pendekatan multi-sektor yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Peran masyarakat yang berada dipesisir sangat penting dalam mendukung program pemerintah dalam penanganan sampah laut. Keterlibatan aktif mereka, mulai dari pengelolaan sampah mandiri di tingkat rumah tangga, partisipasi dalam aksi bersih pantai, hingga pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, menjadi pondasi utama bagi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kesadaran ini harus terus dibangun melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian laut. Dukungan dari tokoh agama seperti penyuluh agama, dan kelompok majelis taklim sangat strategis, karena mampu menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai keagamaan yang menguatkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Sebagaimana Pesan ekoteologi Menteri Agama, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, bahwa dalam menjaga lingkungan menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pelestarian alam. Agar konsep “khalifah” dalam Islam, menjadi landasan moral dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan lingkungan di sekolah juga perlu diperkuat agar anak-anak sejak dini memahami pentingnya menjaga laut dari sampah. Selain itu, tokoh adat dan pemuka masyarakat harus dilibatkan sebagai panutan yang menggerakkan komunitas untuk aktif dalam pelestarian lingkungan. Sinergitas antara anggota masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, dan pemerintah akan mempercepat transformasi budaya menuju pengelolaan sampah yang bertanggung jawab serta mendukung keberhasilan kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Masyarakat pesisir bukanlah aktor tunggal dalam persoalan sampah laut, melainkan juga korban dari sistem pengelolaan lingkungan yang selama ini belum berpihak kepada mereka. Keterbatasan infrastruktur, minimnya edukasi, dan kurangnya dukungan kebijakan membuat mereka berada dalam posisi yang serba sulit. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat pemberdayaan, bukan menyalahkan. Dengan strategi yang tepat dan melibatkan seluruh unsur masyarakat, wilayah pesisir Indonesia berpotensi menjadi contoh keberhasilan harmoni antara manusia dan alam. Laut Indah, bersih dan nyaman bukan sekadar angan-angan, tetapi bisa menjadi sebuah kenyataan bila semua pihak punya berkomitmen dan bergerak secara bersama. Solusi penanggulangan sampah di pesisir harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan. Edukasi lingkungan yang berkelanjutan, pendekatan berbasis komunitas, serta pelibatan nilai-nilai kearifan lokal menjadi fondasi dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat sampah terpilah dan bank sampah, serta rutin menginisiasi kegiatan bersih pantai bersama warga sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan harus ditegakkan dengan tegas, diiringi dukungan terhadap inovasi teknologi daur ulang dan riset pengelolaan limbah. Seluruh upaya ini, jika dilakukan secara konsisten dan bersinergi, akan menjadi jalan menuju lingkungan pesisir yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dengan komitmen kolektif dan strategi yang menyentuh akar persoalan, mimpi tentang laut Indonesia yang bersih, sehat, dan penuh berkah bukanlah hal yang mustahil, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan sekarang, demi masa depan yang lebih baik.